Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, maka terbentuklah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro yang merupakan pengabungan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kantor Ketahanan Pangan dan BP4K Kota Metro.  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  3. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan perikanan;
  4. Penyusunan programa penyuluhan pertanian;
  5. Pengembangan prasarana ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
  6. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
  7. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
  8. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
  9. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
  10. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
  11. Pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
  12. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
  13. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
  14. Perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  15. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  16. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  17. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan pertanian dan perikanan;
  18. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
  19. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
  20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.